Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

TUGAS

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

WEWENANG

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

KEWAJIBAN

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Sumber: UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum